Ketentuan Kemampuan Finansial Sebagai Salah Satu Syarat Permohonan Poligami Perspektif Hakim Pengadilan Agama Surakarta

Isu hukum tentang poligami sering menimbulkan perdebatan di masyarakat. Meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam dan diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia, praktiknya harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah kemampuan finansial suami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hakim Pengadilan Agama Surakarta menafsirkan dan menetapkan persyaratan keuangan untuk permohonan poligami pada periode 2023–2024.
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menggunakan yuridis normatif dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surakarta dan pertimbangan keputusan pengadilan selama penelitian mengenai permohonan poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan banyak hal seperti penghasilan tetap pemohon, kepemilikan aset, pemisahan harta dengan istri pertama, dan keterangan saksi yang mendukung saat menilai kemampuan keuangan pemohon. Standar kemampuan finansial juga bervariasi dan disesuaikan dengan keadaan ekonomi keluarga dan tempat tinggal pemohon.
Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seorang suami benar-benar mampu menafkahi istri-istri dan anak-anaknya secara adil, meskipun tidak ada ketentuan hukum yang menetapkan batas nominal pasti terkait kemampuan finansial untuk poligami. Diharapkan temuan ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana persyaratan hukum poligami diterapkan. Selain itu, hasil ini dapat digunakan oleh pemohon dan pihak terkait untuk menetapkan standar finansial yang layak untuk praktik poligami.