Kebiasaan Hukum Perceraian Tanpa Melalui Pengadilan Agama (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen, Gunungkidul, Yogyakarta)

Permalahan pasangan suami istri sering kali muncul di tengah bahtera rumah tangga, karena adanya masalah yang besar beberapa pasangan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluar. Namun ada suami atau istri yang melaksanakan perceraian namun tidak ingin mengurus administrasi perceraiannya, dalam kata lain mencukupkan dengan cerai secara agama bukan secara hukum Positif Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk memahami permasalahan pasangan yang bercerai namun tidak melalui peradilan agama, sehingga mendapatkan solusi yang tepat bagi masyarakat Kecamatan Ngawen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan etnografi, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara secara langsung dengan dengan pegawai kecamatan, kelurahan dan warga yang bercerai tanpa melalui pengadilan agama supaya mendapat informasi dan data yang utuh, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik analisis konten (content analysis). Untuk menguji keabsahan data dilakukan melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya masyarakat di Kecamatan Ngawen secara sadar mengusahakan warganya untuk sakinah, mawaddah, wa rahmah, kalaupun tidak mampu untuk mencapai keadaaan tersebut maka warga masyarakat menginginkan perceraian tetap harus di sahkan di pengadilan Agama agar terjamin hak-hak pasangan yang bercerai.