Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.G/2023. Fokus kajian diarahkan pada dasar hukum, pertimbangan hakim, serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak, khususnya suami istri, dalam kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh adanya penipuan identitas salah satu pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya terkait perlindungan hukum dalam institusi perkawinan dan upaya penegakan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo dengan subjek penelitian berupa putusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menelaah secara sistematis isi putusan, dasar pertimbangan hukum hakim, dan implikasi yuridis yang ditimbulkan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan validasi isi dokumen putusan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas pada kasus ini didasarkan pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim mempertimbangkan adanya unsur penipuan identitas yang merugikan salah satu pihak sebagai alasan sah untuk membatalkan perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan ini adalah putusnya status perkawinan secara hukum, serta timbulnya implikasi terhadap hak dan kewajiban para pihak, termasuk pembagian harta dan perlindungan terhadap anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme verifikasi identitas dalam proses administrasi perkawinan guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.