Pemenuhan Hak Istri dan Anak setelah Terjadinya Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh

Undang-Undang Perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Permasalahan yang sering muncul mencakup pemberian nafkah, tempat tinggal, mut’ah, dan hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak istri dan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh, dengan meninjau sejauh mana pertimbangan dan amar putusan tersebut selaras dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui telaah dokumen putusan dan dianalisis menggunakan teori keadilan distributif serta maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketimpangan antara apa yang diputuskan hakim dan pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam hal pemberian nafkah dan eksekusi hak-hak anak. Selain itu, ditemukan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan terhadap pihak yang rentan sebagaimana diamanatkan dalam maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi pendekatan pertimbangan hakim dalam perkara perceraian serta penguatan regulasi pelaksana untuk menjamin efektivitas pemenuhan hak pasca perceraian.